Ryamizard Mengatakan Kita Negara Hukum Gak Bisa Ada Pergerakan Massa Seperti People Power

Ryamizard Mengatakan Kita Negara Hukum Gak Bisa Ada Pergerakan Massa Seperti People Power – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memperingatkan tak bisa ada pergerakan di luar konstitusi yg mendelegitimasi hasil Pemilihan presiden 2019 yg diputuskan KPU, seperti people power. Ryamizard mohon pihak yg terasa dicurangi di Pemilu buat memberi bukti.

” Gak bisa (ada penggerakan massa seperti people power) , kita negara hukum, ” kata Ryamizard kala dijumpai di daerah CFD Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2019) .

Ryamizard lalu memperingatkan, gak baik memaksakan rakyat apabila memang tak ada bukti kebohongan pemilu.

” Memaksa-maksa gak baik ya. (Ada yg menyebutkan) ‘Kami bakal menuntut, lantaran terdapat banyak kecurangan’, KPU menyebutkan, ‘mana kebohongan? Berikan, ” ujarnya.

Menurut Ryamizard, apabila memang bisa dibuktikan ada kebohongan di Pemilu jadi perihal itu bisa ditempuh dengan arah hukum.

” Jangan sampai maksa-maksa rakyat. Bila ada bukti, silakan (tempuh arah hukum) , ini negara hukum, ” paparnya. Awal mulanya dikabarkan, Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan serta menyerahkan ada perkiraan kebohongan di metode kabar kalkulasi nada (situng) KPU. Laporan ini memiliki tujuan memohon Bawaslu menyudahi proses situng KPU.

” Team relawan IT Prabowo-Sandi ini hari datang di Bawaslu buat menyampaikan ada perkiraan kebohongan yg dilaksanakan oleh pihak spesifik dalam soal ini merupakan IT, metode IT di KPU, ” kata Koordinator Relawan IT Mustofa Nahrawardaya di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (3/5) .

Ada 73. 715 perkiraan kebohongan dari contoh 477. 021 TPS yg diberikan BPN terhadap Bawaslu. Mustofa menyebutkan keseluruhan kebohongan capai 15, 4 prosen.

Disamping itu Bawaslu bakal menyelenggarakan sidang pendahuluan atas laporan itu pada Senin 6 Mei 2019. ” Ada dua laporan dari BPN ke kami. Pertama berkenaan dengan situng serta ke dua berkenaan dengan instansi survey quick count. Ini tengah kami tekuni, kita kaji, kelak hari Senin kami bakal mengerjakan sidang ajudikasi dengan ketetapan pendahuluan, ” kata Ketua Bawaslu Abhan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5)

You might also like